DPR RI akan merencanakan melakukan pembangunan gedung baru dengan anggaran yang sangat besar yaitu berkisar 1,6 triliun. Gedung DPR RI yang baru ini akan dilengkapi berbagai fasilitas yang begitu mewah sehingga pembangunan gedung ini banyak menuai kontroversi. Sudah pantaskah para anggota DPR RI merasakan mewahnya fasilitas yang akan diberikan seperti ruang istirahat, ruang rapat, ruang tamu, dan ruang pribadi serta kamar mandi yang cukup mewah padahal telah kita tahu kinerja anggota DPR RI yang masih belum maksimal. Alasan mereka mengusulkan adanya pembangunan gedung baru ini dikarenakan gedung Nusantara I dirasa sudah tidak dapat menampung maupun mengatur jumlah karyawan yang ada dan kurang menunjang kinerja para anggota DPR RI. Pertanyaan pun bermunculan saat berita pembangunan gedung yang rencanannya memiliki 27 lantai dan luas total 120 ribu meter persegi ini, darimanakah sumber pembiayaan pembangunan gedung yang mewah ini.
Perlu diketahui juga bahwa total biaya pembangunan gedung berkisar Rp1.162.202.186.793 (Rp1,162 triliun). Biaya sebesar ini masih belum termasuk untuk anggaran penambahan fasilitas IT, Security System dan Furniture/mebelair. Rincian dana untuk pembangunan gedung DPR RI yang baru yaitu:
· Biaya Konstruksi Fisik Rp. 1.125.074.721.000
· Biaya Konsultan Perencana Rp. 19.126.270.257
· Biaya Konsultan MK Rp. 16.876.120.815
· 
Biaya Pengelolaan Kegiatan Rp. 1.125.074.72
Rp. 1.162.202.186.793
Biaya Pengelolaan Kegiatan Rp. 1.125.074.72Rp. 1.162.202.186.793
 |
| Tampak Gedung DPR RI |
Begitu besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung DPR RI yang baru. Padahal sumber pembiayaan proyek ini adalah dari dana 3 tahun APBN dengan asumsi pada tahun 2010 sebesar Rp.50 milyar, tahun 2011 sebesar 800 milyar dan 2012 menutupi sisa dari anggaran proyek pembangunan gedung DPR RI. Dana yang telah di cairkan untuk pembangunan gedung DPR RI pada tahun 2010 sebesar 250 milyar dari total dana yang dibutuhkan. Di saat negara kita masih memerlukan dana untuk peningkatan kualitas negara kita. Anggaran sebesar itu dapat di alokasikan untuk membiayai bantuan iuran jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) bagi lebih dari 22 juta warga miskin selama satu tahun. Hal yang menurut saya lebih bermanfaat dibandingkan membangun gedung baru DPR RI. Pemerintah seakan tidak adil untuk mengalokasikan dana APBN karena pada tahun 2010 pemerintah hanya mengalokasikan dana untuk Jamkesmas hanya 6000 per bulan atau Rp 72.000 per tahun untuk satu warga miskin sementara untuk alokasi dana pembangunan gedung DPR RI yang baru mencapai 1,6 triliun. Pertanyaannya apakah proyek pembangunan gedung DPR RI masih layak untuk di realisaskan atau masih memerlukan kajian yang lebih dalam soal besarnya biaya pembangunan proyek ini.
6 komentar:
wah sepertinya gedung DPR ini terlalu berlebihan, melihat kinerja anggota DPR yang amburadul, kalau kunker ke luar negeri rajin, tapi kalo rapat bolos. dan sepertinya fasilitas tidak penting seperti kolam renang dll, terlalu berlebihan, apa tidak sekalian aja diberi fasilitas panti pijat, diskotik atau mall sekalian.haha
wah berani sekali bang admin berbicara seperti ini,tapi saya salut,,,
Inilah kehebatan Negara kita,mereka orang2 diatas selalu mengatas namakan rakyat, mereka meminta fasilitas yang mewah dengan alasan agar bisa bekerja maksimal, nyatanya pekerjaan mereka tetap saja,Tidur waktu rapat. dasar orang2 haus uang,
padahal anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain, bisa2nya,,,
ckckck...
keep posting gan,,
Revisi Judul ya mas Kosek :penuh masih --> masih penuh
Pertanyaan pentingnya :
1. Gedung ini jenis barang apa?
2. Bagaimana seharusnya sumber pembiayaan di dapat ketika anda mengkritik sumber pembiayaan konvensional melalui APBN tidak baik? (silahkan bereksplorasi).. :)
3. Setelah itu bagaimana strategi pembiayaannya? menggunakan skim apa?
4. Apa eksternalitas negatif yang terjadi ketika bangunan ini selesai dibuat ?
~ sekalian mampir ke lapak q yo...hehe godplanner.blogspot.com
mengutip pembicaraan anda "kajian yang lebih dalam soal besarnya biaya pembangunan proyek ini"? kajian seperti apalagi?
pembangunan DPR RI yang baru seharusnya tidak perlu karena bangunan DPR RI yang sekarang pun masih layak digunakan.
dan seperti yang anda katakan bahwa dana pembiayaan gedung DPR RI seharusnya dapat alokasikan untuk membiayai bantuan iuran jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) bagi lebih dari 22 juta warga miskin selama satu tahun. atau pembiayaan yang lebih berguna daripada hanya mementingkan kepentingan pribadi suatu golongan.
mohon pertanyaannnya di jawab.. :D
http://itlibrarysiplo.blogspot.com/2011/01/menata-pkl-apakah-cukup.html
menurut anda apakah ada alternatif pembiayaan pembangunan lain? ah ternyata pertanyaan saya tidak jauh dari pertanyaan bung frendikha. untuk bisa mengeksplorasi skema pembiayaan maka terlebih dahulu kita harus mengetahui jenis barang tersebut. menurut saya gedung DPR tersebut merupakan public goods. *CMIIW dan menurut saya alternatif pembiayaan inkonvensional yang melibatkan swasta akan sulit. adakah alternatif lain dari anda?
Posting Komentar